Repotnya Unwim tanpa Bantuan

Rektor Unwim Dr. Ir. H. Endang Sufiadi, M.S.

Penolakan integrasi Universitas Winaya Mukti (Unwim) dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) mulai bergejolak di kalangan mahasiswa, alumni, pegawai administrasi, dan dosen perguruan tinggi swasta milik Pemprov Jabar itu. Hal ini membuat Rektor Unwim Dr. Ir. H. Endang Sufiadi, M.S. cukup kebingungan.

Sebagai seorang alumnus, hati Endang mendukung penuh keinginan seluruh civitas academica Unwim untuk tetap mempertahankan eksistensi kampus mereka. Namun, di sisi lain, Endang mengakui betapa sulitnya Unwim untuk dapat berdiri sendiri tanpa bantuan pemprov. Berikut petikan wawancara “PR” dengan Endang di kantornya, gedung Rektorat Unwim, Jatinangor, Kamis (29/5).

Sebenarnya masalah utama yang dihadapi Unwim sekarang ini seperti apa?

Awalnya, Unwim itu dibentuk dari empat perguruan tinggi milik Pemprov Jabar, yaitu Akademi Pertanian Tanjungsari (APT), Akademi Industri dan Niaga (AIN), Sekolah Tinggi Pertanian Tanjungsari (STPT), dan Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU). Keempat perguruan tinggi yang bentuknya masih kedinasan tersebut dibangun atas prakarsa Gubernur Jabar saat itu, Mashudi.

Pak Mashudi mempunyai misi untuk menunjang manajemen sumber daya manusia (MSDM) di Jabar. Untuk itu, Pemprov Jabar waktu itu masih sepenuhnya membiayai keempat perguruan tinggi tersebut. Namun, dengan aturan yang ada pada tahun-tahun berikutnya, pemprov tidak lagi dibolehkan mengelola perguruan tinggi. Kemudian dibentuklah yayasan Tri Darma Yasa Pemprov Jabar untuk mengelola keempat perguruan tinggi itu. Namun, yayasan tersebut masih dibiayai oleh pemprov sampai terbentuknya Yayasan Winaya Mukti dan Unwim.

 

Sejak itu, banyak lagi aturan baru yang muncul, paling terakhir adalah Permendagri No. 13/2006. Berdasarkan peraturan ini, pemprov tidak diperkenankan mendanai yayasan di bawahnya secara rutin. Sejak itulah dana yang diberikan Pemprov Jabar kepada Unwim terus menurun.

Sejak kapan tepatnya dana bantuan pemprov mulai berkurang dan seberapa parah dampak yang dialami Unwim?

Penurunan dana bantuan pemprov untuk Unwim sebenarnya sudah terjadi sejak 2000, tetapi permendagri yang terakhir benar-benar membuat Unwim kesulitan. Di lain pihak, dengan persaingan yang semakin ketat antarperguruan tinggi, Unwim semakin terpuruk. Saya pernah menghitung, tahun 2005 saja perbandingan jumlah program studi (prodi) dengan peserta didik yang akan masuk hanya tinggal satu berbanding enam. Artinya, satu prodi diperkirakan hanya akan kebagian enam orang mahasiswa.

Ini jelas sangat menyulitkan perguruan tinggi, termasuk Unwim juga kena imbasnya. Pendapatan dari bantuan pemprov terus menurun dan pemasukan dari mahasiswa pun semakin kecil. Sementara pengeluaran untuk operasional dan belanja pegawai sangat tinggi.

Berapa sebenarnya dana yang harus dikeluarkan Unwim untuk belanja pegawai sekarang?

Saat ini Unwim memiliki 321 orang pegawai yang terdiri atas 183 dosen dan 138 tenaga administrasi. Di antara mereka, ada 51 orang yang statusnya pegawai kopertis dan 5 orang pegawai pemprov. Mereka tidak menjadi beban bagi Unwim karena merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah digaji oleh negara. Yang jadi ganjalan adalah 265 pegawai lain yang diangkat oleh yayasan, gaji mereka menjadi tanggungan Unwim sepenuhnya. Dengan rata-rata satu orang gajinya Rp 2 juta per bulan maka Unwim harus mengeluarkan sekitar Rp 6,4 miliar setiap tahun. Ini beban yang sangat berat bagi Unwim dalam kondisi seperti sekarang ini.

Pendapatan dari mahasiswa Unwim sendiri sebesar apa?

Mahasiswa Unwim sekarang ini tinggal 2.859 orang. Dari jumlah itu, delapan orang dianggap tidak aktif karena tidak melakukan registrasi ulang. Jadi, mahasiswa yang berpotensi membayar uang kuliah ada 2.851 orang. Sementara, yang benar-benar aktif membayar uang kuliah hanya sekitar 1.000 orang. Dengan biaya rata-rata Rp 3 juta per tahun maka setiap tahun Unwim hanya mendapat pemasukan dari mahasiswa Rp 3 miliar.

Jadi, total defisit anggaran yang dialami sebesar apa dan bagaimana selama ini Unwim menutupi kekurangan tersebut?

Setiap tahun Unwim harus mengeluarkan biaya untuk operasional dan belanja pegawai minimal Rp 11,4 milar. Kadang-kadang kami mendapatkan tambahan pendapatan lain seperti beasiswa hasil kerja sama dengan Dikti Depdiknas atau institusi lain. Dengan tambahan tersebut, defisit 2008 dihitung-hitung tersisa sekitar Rp 6,25 miliar. Defisit ini kemudian diajukan ke pemprov dengan harapan mereka dapat memberikan bantuan. Namun, sampai sekarang bantuan dari pemprov belum ada. Tahun 2007 lalu, pemprov menjanjikan bantuan sebesar Rp 5 miliar, tetapi di akhir tahun hanya cair Rp 1 miliar. Masuk awal 2008, cair lagi Rp 2,26 miliar. Berarti total bantuan pemprov untuk menutupi defisit 2008 hanya Rp 3,36 miliar. Tidak heran jika Unwim terus kedodoran karena masih defisit Rp 2,89 miliar.

Untuk menyiasati defisit anggaran selama ini, Unwim pernah mencanangkan program revitalisasi. Lalu sejauh apa perkembangan revitalisasi tersebut?

Ya, kami memang pernah mencanangkan program revitalisasi, termasuk pengurangan jumlah pegawai. Kami merencanakan untuk mengurangi 59 orang pegawai pada 2007, tetapi baru terealisasi sekitar 14 orang. Sekarang kami masih menunggu beberapa pegawai yang akan mengundurkan diri secara sukarela. Namun, dalam undang-undang ketenagakerjaan, yang mengundurkan diri juga harus mendapat imbalan atas jasa mereka selama ini. Rata-rata kami harus mengeluarkan sekitar Rp 28 juta untuk setiap orang yang mengundurkan diri. Jadi, kalau ada 10 orang saja yang mengundurkan diri, berarti Unwim harus mengeluarkan dana Rp 280 juta. Dari mana kami mendapat dana sebesar itu bila tidak ada bantuan dari pemprov?

Seluruh “civitas academica” menyatakan sepakat agar Unwim tetap eksis dan dikelola secara mandiri jika memungkinkan. Bagaimana pendapat Anda?

Pernyataan sikap civitas academica ini sangat menarik. Bagi saya pribadi, banyak hikmah yang bisa diambil. Setelah dikaji, selama lima tahun terakhir Unwim terus kedodoran masalah dana. Dalam posisi seperti sekarang ini, harus diakui bahwa Unwim memang sulit bisa mandiri. Saat ini, kondisi bangunan banyak yang rusak, alat dan bahan laboratorium juga sudah pada kedaluwarsa. Jadi, apa yang bisa kita dagangkan ke calon mahasiswa?

Akan tetapi, yang membuat saya masih optimistis, kami memiliki pegawai yang konsisten dalam menjalankan tugasnya. Saya sangat salut pada kinerja mereka meski dalam keadaan yang tidak kondusif. Mereka masih tetap bersemangat padahal gaji mereka sering telat dibayarkan.

Jadi, menurut Anda keinginan langkah Unwim untuk bisa mandiri memang sulit?

Kalau Unwim harus berdiri sendiri memang berat tanpa adanya bantuan pemprov. Saya memprediksi, bila ada kerja sama dengan berbagai instansi yang membiayai mahasiswa (beasiswa), akan ada angin segar bagi Unwim. Namun, tetap saja tidak mencukupi bagi kebutuhan Unwim.

Misalnya, Dispenda yang mendanai 108 orang mahasiswa dan beberapa instansi lain menyekolahkan enam sampai sepuluh orang pegawainya di Unwim setiap tahun. Kalau dijumlahkan, mahasiswa Unwim yang mampu membayar uang kuliah hanya 200 orang, yang fresh 100 orang dan yang mendapat beasiswa dari dinas atau instansi 100 orang. Jadi, kalau lima angkatan hanya ada 1.000 orang mahasiswa yang mampu membayar. Jumlah itu sangat kecil jika harus membiayai jumlah pegawai yang ada sekarang. Angka break even point (BEP) hanya bisa tercapai jika ada 5.000 orang mahasiswa yang mampu membayar.

Terus terang yang masuk Unwim adalah kalangan menengah ke bawah karena dari dulu misi Unwim adalah memberdayakan masyarakat ekonomi lemah. Saya pernah memeriksa keuangan dan saya lihat banyak mahasiswa yang hanya mampu membayar Rp 500.000,00 dari total biaya Rp 3 juta per tahun yang dibutuhkan Unwim. Itu pun banyak yang bayarnya dicicil. Untuk itu, Unwim masih perlu bantuan pemprov sebelum bisa mandiri.

Tapi, apakah Anda mendukung keinginan “civitas academica” agar Unwim tetap eksis?

Meski keadaan sulit, saya tetap mendukung keinginan seluruh civitas academica untuk menjaga eksistensi Unwim. Sebagai alumni APT 1969, saya sendiri menangis melihat kondisi Unwim sekarang. Jika berpikir menurut keinginan pribadi, siapa yang mau menyerahkan Unwim kepada orang lain?

Akan tetapi, saya harus berpikir realistik demi kepentingan semua mahasiswa, dosen, dan karyawan. (Handri Handriansyah)***

 

 

 

 

4 Tanggapan to “Repotnya Unwim tanpa Bantuan”

  1. unwim jadi begini karena kelakuan para dosennya juga.
    fakta – faktanya:

    1. untuk mendapatkan nilai akhir yang bagus, para mahasiswa harus melakukan “pendekatan- pendekatan khusus” sesuai pengakuan salah satu dosennya.

    2. Mahasiswanya pada detik2 terakhir batas sidang skripsi, bisa mengorder pembuatan skripsi khususnya bab IV kepada dosen

    3. empat hari menjelang wisuda masih ada sidang ????gimana yudiciumnya yaaaa???trus klo ada revisi kapan ngerevisinya???

    saya dukung unwim tetap eksis, TAPI BERSIHKAN TERLEBIH DAHULU UNWIM DARI PARA DOSEN YANG MEMANFAATKAN UNWIM SEBAGAI LADANG DUIT BUKAN LADANG ILMU.

  2. TAMBAHAN LAGI DIKIT…TAHUN INI ADA LHO MAHASISWA KELAS KARYAWAN YANG DAPET IPK NYA 3,8…HEBAT…..YANG REGULER AJA NGEDAPETIN NILAI SEGITU SETENGAH MATI…BISA GA YBS DI UJI KOPENTENSINYA,,APA SESUAI DENGAN IPK YANG DIDAPATKAN???

  3. Saya miris dan sangat merasa kecewa dengan kondisi yang dialami UNWIM, sebagai Angkatan 1989 di Sekolah Tinggi Pertanian Tanjungsari (STPT, kelanjutan dari APT, yg selanjutnya menjadi UNWIM) jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, tentunya empati besar saya berikan buat almamater. Tetapi ini membuktikan bahwa Pemprov Jabar “sangat” tidak arif dan bijaksana bahkan cenderung mengabaikan keberpihakannya terhadap UNWIM. Dana yang tidak dapat tersalurkan dengan alih Permendagri 13/2006..padahal solusi dan strategi tentunya masih dapat dicari dan dilakukan.
    Mungkin kemirisan saya mewakili ribuan alumnus UNWIM/APT/AIK/ATPU/STPT yang sekarang telah banyak menduduki sektor-sektor strategis di pemerintahan di seluruh Indonesia,,apalagi di Jawa Barat sendiri…coba di identifikasi berapa % alumnus UNWIM dan turunannya yang telah sukses di tempat strategis tersebut..saya pribadi Bisa memprediksi hampir 65 %. (dari Populasi tahun 70’an) dan 25 % di sektor Swasta, 10 % lain-lain (buktikan…!!).

    jadi Apa yang kita pertimbangkan lagi ??? Bagi Pemprov Jabar saya sarankan…coba mencari solusi yang arif….ingatlah bahwa anak dan cucu saudarapun pernah mengenyam pendidikan di sana ..

  4. Bos,dosen2 & pegawai yang tidak berkualitas,tendang aja!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: